KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL

KEBIJAKAN MONETER TENTANG UANG BEREDAR DAN SUKU BUNGA

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, “margin requirement”, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar.
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. FasilitasDiskonto(DiscountRate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib.Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syaria

KEBIJAKAN MONETER DAN PERBANKAN

1. PERIODE STABILISASI & REHABILITASI EKONOMI
 Pada awal orde baru, untuk mengatasi kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan. Angka inflasi diperkirakan 650%§
 Kebijakan yang diambil:§
 Mengubah kebijakan anggaran defisit menjadi anggaran berimbang§
 Menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat§ & kualitatif, dengan cara:
 Menetapkan tingkat bunga kredit bagi bank-bank pemerintah§
 Penyaluran kredit yang sangat efektif§
 Menerbitkan tata cara pemberian kredit perbankan§
 Memobilisasi dana masyarakat, dengan menerbitkan Inpres No. 28 Tahun 1968, yaitu:§
 Menawarkan tingkat bunga deposito yang tinggi§
 Bebas pengusutan asal usul uang yang didepositokan§
 Jaminan pembayaran kembali oleh Bank Indonesia§
 Bebas pajak§
 Pengetataan rahasia bank terhadap pemilik deposan§
 Mengeluarkan UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia§

2. PERIODE PEREKONOMIAN DITUNJANG SEKTOR MINYAK
 Kebijakan pemerintah dalam upaya memobilisasi dana masyarakat sebagai§ sumber pembiayaan pembangunan disertai dengan Kredit Likuiditas bank Indonesia (KLBI)
 Penyediaan KLBI sebagai akibat besarnya penerimaan Negara dari penerimaan ekspor minyak pada dekade 1970an.§
 Kebijakan moneter yang ditempuh:§
 Menetapkan pagu kredit (credit ceiling)§ & aktiva lainnya
 Menaikkan bunga kredit§
 Menaikkan bunga deposito§ & tabungan
 Menaikkan ketentuan cadangan likuiditas wajib§

3. PERIODE DEREGULASI PERBANKAN
 Memasuki dekade 1980an ekonomi Indonesia mengalami resesi sebagai dampak resesi dunia§
 PDB turun drastic dari 7,7% menjadi 2,2%§ & neraca pembayaran memburuk
 Kebijakan yang ditempuh:§
 Penyesuaian nilai tukar Rp terhadap USD, pada bulan maret 1983 dari Rp 700,- menjadi Rp 970,-§
 Penjadwalan ualang proyek-proyek yang menggunakan devisa dalam jumlah besar§
 Melakukan deregulasi sektor moneter§ & perbankan dengan berbagai jenis paket kbijakan
 Paket Deregulasi:§
 Paket Deregulasi 1 Juni 1983§
 Bank menentukan sendiri suku bunga deposito§ & suku bunga pinjaman
 Pengendalian moneter tanpa menentukan pagu kredit§
 Pengendalian moneter tidak langsung§
 Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988§
 Mendorong perluasan jaringan keuangan§ & perbankan ke seluruh wilayah Indonesia serta diversifikasi sarana dana
 Kemudahan pendirian bank-bank swasta baru, pembukaan kantor cabang§ baru, pendirian lembaga keuangan bukan bank di luar Jakarta, pendirian BPR, pemberian ijin penerbitan sertifikat deposito bagi lembaga keu. bukan bank, perluasan tabungan.
 Penurunan likuiditas wajib minimum dari 25% menjadi 2%§
 Penyempurnaan Open Market Operation§

Paket Kebujaksanaan 25 Maret 1989§
 Memuat peleburan usaha (merger)§ & penggabungan usaha bank umum swasta nasional, bank pembangunan, BPR, penyempurnaan ketentuan pendirian & usaha BPR, pemilikan modal campuran, penggunaan tenaga kerja professional WNA.

Paket Kebijaksanaan 19 Januari 1990§
 Peningkatan efisiensi dalam alokasi dana masyarakat kearah kegiatan produktif§ & peningkatan pengerahan dana masyarakat.
 Mengurangi ketergantungan kepada KLBI . Paket ini meliputi kredit§ kepada KOPERASI, kredit pengadaan pangan & gula, kredit investasi, kredit umum, KUK
 Kewajiban bagi bank untuk menyalurkan 25% dananya ke bidang pengembangan usaha kecil§ & perorangan

Paket Kebijaksanaan 20 Pebruari 1991§
 Kelanjutan Pakto 27 1988§
 Berkaitan dengan ketentuan pengaturan perbankan dengan prinsip prudential§
 Pengawasan§ & pembinaan kredit dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat & efisien, maka diperlukan disentralisasi dalam pelaksanaannya.
 Pemisahan antara pemilikan bank§ & manajemen bank secara professional

Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993§
 Memperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha§
 Mendorong perluasan kredit dengan tetap berpedoman pada azas-azas§ perkreditan yang sehat, mendorong perbankan untuk menangani masalah kredit macet, mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar & kredit perbankan dalam batas-batas aman bagi stabilitas ekonomi
 Pencanangan akan konsep kehati-hatian dalam pengelolaan bank yang§ lebih menekankan kepada kualitas dalam pemberian kredit melalui penilaian kembali terhadap aktiva produktif bank-bank

4. PERIODE PASCA DEREGULASI
 ERA KRISIS MONETER§
 Diawali krisis nilai tukar pada pertegahan 1997§
 PDB pada tahun 1998 turun hingga -13,68%, pada tahun 1997 PDB sebesar 4,65%§
 Laju inflasi melonjak menjadi 77,63%, dibandingkan 11,05% pada tahun 1997§
 Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perbankan nasional rentan terhadap gejolak ekonomi, al:§
 Adanya jaminan terselubung dari BI atas kelangsungan hidup suatu bank§ untuk mencegah kegagalan sistematik, dalam industri perbankan telah menimbulkan moral hazard pemilik & pengelola bank
 Sistem pengawasan BI yang kurang efektif§
 Besarnya pemberian kredit§ & jaminan secara langsung atau tidak lansung kepada individu atau kelompok menyebabkan kredit macet & pelanggaran BMPK
 Lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan penurunan§ kualitas aktiva produktifnya & peningkatan risiko yang dihadapi bank
 Kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan§
 1 Nopember 1997 memulai langkah program penyehatan perbankan, dengan melikuidasi 16 bank yang insolvent§
 Memberikan BLBI§
 Rekapitalisasi di sektor perbankan§ & sektor riil dengan memperoleh dukungan teknis & keuangan dari IMF

Pemulihan Perbankan§
 Semakin meningkatnya penarikan dana masyarakat dari perbankan§
 Meningkatnya non performing assets terutama portfolio kredit§
 Jumlah bank yang mengalami kesulitan bertambah, yang berakhir dengan§ pengambilalihan atau bank take over (BTO), Pembekuan Kegiatan Operasional (BBO), Pembekuan Kegiatan Usaha (BBU).
 Penandatangana LOI dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998§
 Upaya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan:§
 Melaksanakan program penjaminan pemerintah§
Membentuk BPPN pada 27 Januari 1998 dengan keppres no. 27 th 1998 dan dikukuhkan dalam UU no. 10 th 1998
 Melaksanakan rekapitalisasi perbankan§

REFERENSI

“Kebijakan moneter” Sjamsul Arifin, R. Winantyo, Yati Kurniati
Muhammad Umer Chapra – 2000 – “system kebijakan moneter “
http://www.google.co.id

KEBIJAKAN FISKAL TENTANG APBN DAN PAJAK

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, di Indonesia, hal ini terkait dengan APBN ( Anggara Pendapatan dan Belanja Negara).
Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara pendapatan negara antara lain misalnya : bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain .
Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya : belanja persenjataan , pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, memang keduanya sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kini, pajak menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Ini tidak terlepas dari munculnya dua fakta berikut. Pertama, isu mafia pajak yang diduga melibatkan oknum aparat pajak dan aparat hukum. Kedua, minggu ini adalah batas akhir penyampaian SPT Tahunan. Kedua fakta yang terjadi secara bersamaan ini mungkin sebuah kebetulan. Tapi, justru karena faktor kebetulan inilah, kini banyak orang yang peduli bicara pajak.

Dan saya kira, akibat kejadian ini, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menghadapi suasana yang tidak mengenakkan. Di satu sisi, pemerintah mengimbau agar wajib pajak segera menyelesaikan kewajiban pajaknya, di sisi lain muncul berita mafia pajak, yang berpotensi melemahkan semangat membayar pajak.Pajak merupakan bagian penting dalam kebijakan fiskal kita. Tidak hanya karena kontribusinya yang tinggi bagi penerimaan APBN, tetapi pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian. Berdasarkan siaran pers Ditjen Pajak, realisasi penerimaan pajak tahun 2009 yang dikelola Ditjen Pajak (termasuk PPh Migas) hingga 31 Desember 2009 mencapai Rp 565,77 triliun.

Sementara itu, target penerimaan pajak Ditjen Pajak dalam APBN 2009 mencapai Rp 577,4 triliun, berarti masih kurang Rp 11,6 triliun. Total target penerimaan perpajakan (termasuk penerimaan perpajakan dari Ditjen Bea Cukai) pada APBN 2009 mencapai Rp 652 triliun atau sekitar 75 persen dari Penerimaan Dalam Negeri atau(sekitar 65,2 persen dari volume APBN 2009.Pada tahun 2010, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 742,7 triliun atau sekitar 78 persen dari Penerimaan Dalam Negeri atau sekitar 71 persen dari volume APBN 2010. Target penerimaan perpajakan sebesar Rp 742,7 triliun tersebut naik sebesar Rp 90,7 triliun dibanding target dalam APBN 2009. Dari target tersebut, sebesar Rp 658,2 triliun merupakan pajak yang dikelola Ditjen Pajak. Dari fakta-fakta ini terlihat kontribusi penerimaan perpajakan dalam APBN sangat dominan. Karena itu, penting menjaga lingkungan perpajakan yang kondusif agar masyarakat turut menyuk-seskannya.

Selain sebagai kontributor terbesar bagi APBN, pajak juga menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal. Salah satu peran pentingnya tersebut sudah dibuktikan pada 2009. Di tengah krisis ekonomi global, ekonomi kita ternyata masih bisa tumbuh positif. Salah satunya adalah karena efek dari insentif pajak, seperti penurunan tarif PPh, pajak ditanggung pemerintah, peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan lain sebagainya. Melalui insentif pajak ini, daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga konsumsi masyarakat tetap tumbuh.Apakah ini berarti peran pajak dalam kebijakan fiskal telah optimal? Saya berpendapat optimalisasi pajak masih terbuka untuk ditingkatkan. Pajak merupakan faktor yang tidak bisa lepas dari PDB. Itulah mengapa untuk mengetahui optimalisasi penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan PDB dalam sebuah rasio yang disebut tax ratio. Idealnya, setiap peningkatan PDB atau terjadi pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak juga harus meningkat.

Tax ratio kita pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 12,4 persen terhadap PDB. Tax ratio 2010 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 12 persen, tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 13,3 persen. Masih rendahnya tax ratio ini tentunya menjadi catatan tersendiri, karena pada 2007, pemerintah pernah membuat target tax ratio akhir 2009 mencapai 16 persen. Sayangnya, pada 2009 justru terjadi krisis, yang tentunya akan bertentangan dengan semangat menggenjot pertumbuhan ekonomi, bila pajak harus pula digenjot. Persoalannya bukan di situ, tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya agar tax ratio bisa ditingkatkan.

Pemerintah biasanya melihat rendahnya tax ratio sebagai bukti bahwa masih banyaknya bidang usaha yang belum terkena pajak. Penilaian ini tidak keliru karena faktanya tax coverage ratio kita memang tergolong rendah (yaitu sekitar 70 persen) dibandingkan negara-negara lain. Walaupun begitu, juga tidak terlalu tepat bila argumentasi ini kemudian dijadikan dasar peningkatan perpajakan semata-mata melalui ekstensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi pajak penting untuk meningkatkan basis perpajakan. Namun, langkah ini juga perlu mempertimbangkan dampaknya bagi perekonomian, bila kemudian upaya ekstensifikasi difokuskan pada usaha-usaha kecil yang sesungguhnya membutuhkan lebih banyak insentif.

Selain melakukan ekstensifikasi, ada baiknya bila pemerintah lebih menekankan pada upaya intensifikasi pada basis perpajakan yang dimiliki saat ini. Intensifikasi ini khususnya diarahkan untuk mengejar wajib pajak bosan Di sini, selain perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah juga perlu fokus pada law enforcement terhadap aparat pajaknya. Karena, pada kedua titik inilah sering terjadi berbagai bentuk penghindaran pajak. Mengingat besarnya magnitude jumlah pajak yang harus dibayar, tentunya hal ini berpotensi menggoda wajib pajak dan aparat pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dan saya kira, terungkapnya kasus mafia pajak saat ini, penting dijadikan momentum untuk menegakkan law enforcement terhadap apa-rat pajak dan wajib pajak besar yang nakal.

Mengapa isu tax ratio ini, sekalipun -penggunaannya sebagai indikator banyak digugat, penting dicermati? Faktanya bahwa faktor pembentuk PDB tidak hanya berasal dari swasta, tetapi juga berasal dari pemerintah melalui APBN. Dan, faktanya bahwa APBN kita sebagian dibiayai dengan utang. Pemerintah mengatakan bahwa posisi utang kita aman sekalipun jumlahnya terus meningkat, karena rasio utang terhadap PDB terus menurun. Pemerintah menyebut rendahnya rasio utang mengindikasikan jumlah utang yang ditarik pemerintah setiap tahun telah dilakukan secara hati-hati, terencana, dan tepat sasaran. Sehingga, kontribusinya terhadap perekonomian nasional telah mendorong peningkatan ekonomi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan peningkatan utang itu sendiri.

Karena utang pemerintah dikatakan telah memberikan dampak positif bagi perekonomian, tentunya kita juga berharap bahwa peningkatan perekonomian juga kembali ke APBN melalui peningkatan pajak. Harapannya, dengan peningkatan pajak, jumlah utang pemerintan .dapat dikurangi agar APBN kita menjadi semakin lebih sehat. Saya memiliki keyakinan jika kita fokus pada pembenahan internal aparat pajak dan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak besar, sekalipun dengan tingkat tax coverage ratio saat ini, sesungguhnya tax ratio kita bisa lebih tinggi.Karena itu, kita sangat berharap reformasi birokrasi dan perpajakan betul-betul diimplementasikan secara konsisten dengan law enforcement yang kuat.

 

PENGARUH KRISIS GLOBAL TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

 

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.

Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal. Menurut Mohamad Ikhsan, (http://majalah.tempointeraktif.com) negara-negara yang tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya baru ini-ini sepakat mendorong lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestik bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara teoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan terutama di negara berkembang.

Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.

Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara. Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.

Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya tergantung kepada besarnya surplus tersebut . Pada umumnya surplus tersebut dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah (prepayment).

Dalam hal terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibayai dengan pinjaman luar negeri (official foreign borrowing) atau dengan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara (government bonds) dan privatisasi. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa penerbitan obligasi negara merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri non-perbankan yang nantinya diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi. Hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga agar hutang luar negeri atau hutang dalam negeri tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara (sustainable).

Pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian . Dalam hal defisit APBN dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal ini tidak menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, seperti halnya dengan sebagian besar pinjaman dari CGI selama ini. Akan tetapi bila pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri, maka pembiayaan defisit dengan memakai pinjaman luar negeri tersebut akan menimbulkan tekanan inflasi. Dilain pihak, pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan inflasi.

Adapun pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar negeri akan berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas modal pemerintah . Semakin besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu lintas modal Pemerintah cenderung positif. Adapun kinerja pemerintah dapat dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. Nilai lalu lintas moneter yang positif menunjukkan adanya cash inflow.

Pada dasarnya, kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai instrumen , khususnya open market operations (OMOs).

Dalam melaksanakan OMO, pada umumnya bank sentral menjual atau membeli obligasi negara jangka panjang. Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu ditambah, maka bank sentral akan membeli sejumlah obligasi negara di pasar sekunder, sehingga uang beredar bertambah, dan dilain pihak bila bank sentral ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian, bank sentral akan menjual sebagian obligasi negara yang berada dalam portofolio bank sentral. Perlu difahami bahwa portofolio obligasi negara di bank sentral tersebut memberikan pendapatan kepada bank sentral berupa bunga obligasi.

Dalam kasus Indonesia, sampai saat ini Bank Indonesia belum memiliki obligasi negara yang dapat dipakai untuk OMO. Walaupun pemerintah Indonesia telah menerbitkan obligasi, yang dimulai pada masa krisis untuk rekapitalisasi bank-bank yang bermasalah, tetapi pasar sekunder bagi obligasi negara baru pada tahap awal dan volume transaksi jual beli di pasar sekunder tersebut masih sedikit. Selama ini Bank Indonesia masih mempergunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan OMOs. Disamping menimbulkan beban pada Bank Indonesia, karena BI harus membayar bunga SBI yang cukup tinggi, jangka waktu SBI juga sangat pendek, umumnya 1 (satu) bulan, sehingga instrumen ini sebenarnya kurang memadai untuk dipakai dalam OMOs.

 

 

Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

2 Balasan ke KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL

  1. rizal berkata:

    terima kasih tentang ulasannya, sangat membantu saya memahami perekonomian indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s